Indo News Room – 20 April 2026 | Celios mengingatkan risiko di balik Inpres Swasembada Pangan yang dapat memicu inflasi dan menekan UMKM. Penilaian ini datang bersamaan dengan penetapan tiga aturan baru oleh Presiden untuk mempercepat swasembada, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan ekonomi kerakyatan.
Latar Belakang Inpres Swasembada Pangan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 mengamanatkan percepatan swasembada pangan melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor agribisnis, perkebunan, dan logistik pangan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, diberikan wewenang untuk mengawasi kinerja BUMN serta menetapkan indikator kunci (KPI) yang harus dipenuhi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produksi pangan dalam rangka ketahanan nasional, namun menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom, pelaku UMKM, dan konsumen.
Pandangan Celios tentang Risiko
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa lebih dari 50% usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pangan akan terdampak negatif bila kebijakan tidak diimbangi dengan inklusi. Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Celios, menambahkan bahwa penugasan BUMN berisiko menambah beban fiskal dan menimbulkan distorsi harga.
Risiko Utama yang Diidentifikasi
- Tekanan Inflasi: Penambahan kapasitas produksi BUMN dapat mendorong harga input dan produk akhir naik, terutama bila rantai pasok tidak terkoordinasi.
- Penekanan UMKM: BUMN yang mendapatkan subsidi penuh akan bersaing tidak adil dengan pelaku kecil yang memiliki akses terbatas ke modal dan kebijakan.
- Ketidakpastian Fiskal: Kegagalan BUMN dalam memenuhi target dapat menambah defisit APBN melalui subsidi dan kerugian operasional.
- Distorsi Pasar: Keterlibatan BUMN dalam distribusi dapat mempengaruhi harga pasar, mengakibatkan fluktuasi yang merugikan konsumen.
- Fragmentasi Rantai Nilai: Fokus pada proyek skala besar dapat melemahkan jaringan nilai domestik yang selama ini dikuasai UMKM.
Dampak pada UMKM dan Inflasi
UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan memegang peranan penting dalam distribusi akhir ke konsumen. Menurut data internal Celios, sekitar 57% UMKM terlibat dalam rantai pasok utama. Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko kehilangan pangsa pasar.
Berikut ini tabel perbandingan dampak yang diproyeksikan antara skenario “Inpres dengan dukungan UMKM” dan “Inpres tanpa inklusi UMKM”.
| Aspek | Dukungan UMKM | Tanpa Dukungan UMKM |
|---|---|---|
| Inflasi (per tahun) | 2,8% | 4,5% |
| Pertumbuhan UMKM (%) | +3,2 | -1,4 |
| Defisit APBN (miliar Rp) | 150 | 280 |
| Harga Pokok Pangan (Rupiah/kg) | 12.500 | 14.800 |
Data ini menunjukkan bahwa mengabaikan peran UMKM dapat meningkatkan tekanan inflasi hampir dua kali lipat serta menambah beban fiskal.
Analisis Risiko Fiskal BUMN
Bhima Yudhistira mengutip contoh historis: Bulog mengalami tekanan keuangan akibat Public Service Obligation (PSO), PT RNI mencatat kerugian berulang, dan Pupuk Indonesia memerlukan subsidi besar. Penugasan baru kepada Agrinas, perusahaan yang belum memiliki rekam jejak di sektor pangan, menambah kekhawatiran akan potensi kerugian operasional yang dapat menular ke APBN.
Potensi Beban Fiskal
- Subsidi modal dan operasional bagi BUMN yang ditugaskan.
- Kerugian akibat kegagalan memenuhi KPI produksi.
- Biaya penyesuaian kontrak jangka panjang dengan swasta.
Jika kerugian BUMN melampaui proyeksi, defisit APBN dapat melebar, memperburuk situasi makroekonomi nasional.
Rekomendasi Kebijakan dari Celios
Celios menyarankan beberapa langkah strategis untuk meminimalkan risiko:
- Inklusi UMKM: Membentuk mekanisme pendanaan khusus untuk UMKM agar dapat bersaing dalam proyek BUMN.
- Penguatan Tata Niaga: Memperbaiki regulasi pasar dan transparansi harga guna mengurangi distorsi.
- Evaluasi Fiskal: Menetapkan batas maksimum subsidi dan melakukan audit berkala terhadap kinerja BUMN.
- Monitoring Inflasi: Membuat unit pengawas inflasi pangan yang terpisah dari kementerian terkait.
- Pengembangan Rantai Nilai Lokal: Memfasilitasi kemitraan antara BUMN dan UMKM dalam proses produksi dan distribusi.
Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, pemerintah dapat menyeimbangkan tujuan swasembada dengan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan pelaku usaha kecil.
Kesimpulan
Celios ingatkan risiko inpres swasembada pangan yang meliputi inflasi, tekanan pada UMKM, dan beban fiskal yang dapat memperlemah fondasi ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang terfokus pada BUMN tanpa mekanisme inklusif berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan struktural. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan swasembada tidak berujung pada inflasi tinggi dan melemahkan peran usaha rakyat.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan pangan, baca artikel terkait: Analisis Dampak Kebijakan Pangan 2024 dan Strategi UMKM dalam Rantai Pasok Nasional.
