Indo News Room – 03 Mei 2026 | Mahasiswa UNM mengkritik pengamanan ketat polisi saat Hardiknas Makassar, menyoroti bagaimana langkah keamanan memengaruhi kebebasan belajar dan bergerak di kampus. Keluhan mereka mengungkap ketegangan antara keamanan publik dan hak mahasiswa, memicu perdebatan di lingkungan akademik.
Latar Belakang Hardiknas di Makassar
Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) tahun ini dipusatkan di Makassar, menjadikan kota tersebut tuan rumah serangkaian acara edukatif, lomba, dan pameran. Pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian untuk menyiapkan protokol keamanan yang ketat, mengingat potensi kerumunan besar.
Keluhan Mahasiswa terhadap Pengamanan
Kelompok mahasiswa UNM menyampaikan beberapa poin utama yang dianggap menghambat kegiatan akademik dan kebebasan berekspresi:
- Pos pemeriksaan yang berlokasi di gerbang utama kampus menyebabkan antrean panjang hingga satu jam.
- Larangan membawa tas ransel membuat banyak mahasiswa kesulitan membawa peralatan belajar.
- Pengawasan 24 jam dan patroli intens menimbulkan rasa tidak nyaman dan menurunkan konsentrasi.
Respons Kapolrestabes Makassar
Kapolrestabes Makassar menanggapi kritik dengan menjelaskan bahwa langkah pengamanan diambil untuk mencegah potensi ancaman teroris dan menjaga ketertiban umum. Ia menambahkan bahwa semua prosedur telah disesuaikan dengan standar keamanan nasional.
Analisis Dampak Keamanan Ketat pada Kegiatan Kampus
Secara keseluruhan, kebijakan keamanan dapat dilihat dari dua sisi: perlindungan publik dan pembatasan kebebasan akademik. Berikut perbandingan singkat yang membantu memahami trade‑off tersebut.
| Waktu | Langkah Keamanan |
|---|---|
| Pra‑Hardiknas | Patroli rutin, pos keamanan terbatas |
| Saat Acara | Barikade, pemeriksaan tas, pengawasan 24 jam |
| Pasca Acara | Pengembalian akses, evaluasi prosedur |
Data ini menunjukkan peningkatan intensitas keamanan seiring dengan skala acara, sekaligus menyoroti area yang masih dapat diperbaiki untuk mengurangi gangguan pada aktivitas belajar.
Kesimpulannya, dialog antara pihak kampus, mahasiswa, dan kepolisian menjadi kunci menemukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Kedepannya, rekomendasi meliputi penyesuaian prosedur pemeriksaan, penempatan pos lebih strategis, serta komunikasi yang transparan sebelum acara besar.
Apa yang menjadi penyebab utama kritik mahasiswa?
Mahasiswa menyoroti antrean panjang, larangan tas, dan pengawasan terus-menerus yang mengganggu proses belajar.
Apakah langkah keamanan tersebut legal?
Ya, langkah tersebut didasarkan pada peraturan keamanan publik dan protokol anti‑terorisme yang berlaku di Indonesia.
Bagaimana pihak kampus dapat menanggapi keluhan ini?
Kampus dapat berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyesuaikan prosedur, menyediakan alternatif pemeriksaan, dan meningkatkan komunikasi kepada mahasiswa sebelum acara.
