Indo News Room – 06 Mei 2026 | Gus Ipul Bantah Mark Up Harga Sepatu Sekolah Rakyat: Itu Fitnah. Menteri Sosial menegaskan bahwa tuduhan kenaikan harga sepatu siswa tidak berdasar, sekaligus menjelaskan prosedur pengadaan yang transparan, melibatkan audit internal dan verifikasi pihak ketiga.
Proses pengadaan publik ini menunjukkan tanggung jawab kementerian sosial dalam melayani rakyat secara adil.
Klarifikasi Resmi Gus Ipul
Dalam pernyataan publik, Gus Ipul menolak keras rumor bahwa pemerintah menambahkan margin tidak wajar pada sepatu Sekolah Rakyat. Ia menyoroti data realisasi anggaran yang dapat diakses publik dan menegaskan tidak ada ruang bagi praktik mark‑up yang merugikan.
Data Harga Sebenarnya
| Komponen | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| Sepatu standar | 120.000 | Harga produksi vendor terpilih |
| Biaya distribusi | 15.000 | Logistik nasional |
| Administrasi | 5.000 | Pengelolaan tender |
| Total | 140.000 |
Mekanisme Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
Proses pembelian mengikuti tiga tahap utama yang dapat dipantau publik.
Tahap 1: Perencanaan dan Anggaran
Tim perencanaan Kementerian Sosial mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan data enrolmen siswa.
Tahap 2: Seleksi Vendor
Seleksi dilakukan melalui e‑procurement dengan kriteria kualitas, harga kompetitif, dan sertifikasi produksi.
Tahap 3: Distribusi dan Monitoring
Setelah penyerahan, masing‑masing provinsi menerima laporan distribusi yang diverifikasi oleh BPK.
- Pengajuan kebutuhan
- Evaluasi penawaran
- Penetapan pemenang
- Pengiriman dan verifikasi akhir
Mengapa Hoaks Mark Up Mudah Menyebar?
Kurangnya literasi digital, ketidakpercayaan publik, serta kecepatan penyebaran informasi di media sosial menjadi faktor utama. Penjelasan yang jelas dan data terbuka membantu menetralkan spekulasi.
FAQ
Apa yang sebenarnya terjadi dengan harga sepatu Sekolah Rakyat?
Harga final yang dibayarkan pemerintah adalah Rp140.000 per pasang, sesuai rincian biaya resmi tanpa tambahan margin.
Bagaimana cara memverifikasi data pengadaan?
Data dapat diakses melalui portal pengadaan nasional dan laporan BPK yang dipublikasikan secara rutin.
Mengapa tuduhan mark up dianggap fitnah?
Karena tidak ada bukti transaksi yang menunjukkan kenaikan harga di atas nilai yang disepakati dalam kontrak.
Apa langkah selanjutnya Kementerian Sosial?
Memperkuat komunikasi publik, meningkatkan transparansi dokumen, dan melanjutkan audit independen untuk memastikan akuntabilitas.
