Indo News Room – 20 Juni 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Pimpinan Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI), Rizky Herdianto, Luqman Hakim, dan Aslikh Rina Ulyaddin.
Pengawasan Efektif dalam Operasional MBG
AMMSI menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Menurut AMMSI, penyesuaian operasional selama periode hari libur akan membantu memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
Prinsip Efisiensi dan Pengawasan
AMMSI juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka menilai praktik semacam itu berpotensi menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan Program MBG yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Tabel Komparasi Data Operasional MBG
| Tahun | Jumlah Dapur MBG | Jumlah Makanan yang Dibagikan |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 50.000 |
| 2026 | 150 | 75.000 |
FAQ
-
Apakah AMMSI mendukung kebijakan BGN menghentikan operasional MBG selama libur sekolah?
Ya, AMMSI mendukung kebijakan tersebut untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Baca juga: -
Bagaimana AMMSI memandang tentang praktik dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi?
AMMSI menilai praktik semacam itu berpotensi menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan Program MBG.
-
Apakah AMMSI berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program MBG agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas?
Ya, AMMSI berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas.
Baca juga:
