Indo News Room – 14 Agustus 2026 | Apakah sinergi antara pemerintah dan DPR berarti demokrasi di Indonesia telah berhenti berjalan? Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak demikian dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Sinergi Pemerintah-DPR, Bukan Berarti Tak Demokrasi
Prabowo mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan DPR yang dinilainya semakin sinergis. Namun, ia menegaskan bahwa sinergi tersebut tidak berarti demokrasi di Indonesia telah berhenti berjalan.
Prabowo: ‘Saya Terima Kasih’ kepada PDIP
Prabowo juga menyampaikan apresiasi khusus kepada PDIP, menyinggung gagasan Marhaenisme yang menjadi salah satu dasar perjuangan PDIP.
Tabel Komparasi Sinergi Pemerintah-DPR
| Ket | Deskripsi |
|---|---|
| 1 | Sinergi Pemerintah-DPR |
| 2 | Bukan Berarti Tak Demokrasi |
| 3 | Prabowo Mengapresiasi Kerja Sama |
Prabowo: ‘Kita Harus Ada Demokrasi, Kita Harus Diawasi, Kita Harus Dikritik’
Prabowo menegaskan bahwa DPR tetap memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik dan harus bekerja cepat untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Bulleted List Kunci dari Pidato Prabowo
- Sinergi Pemerintah-DPR tidak berarti demokrasi telah berhenti berjalan.
- DPR tetap memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah.
- Pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik dan harus bekerja cepat untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Ringkasan, Prabowo mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan DPR, namun menegaskan bahwa sinergi tersebut tidak berarti demokrasi di Indonesia telah berhenti berjalan.
