Indo News Room – 10 April 2026 | Bad an Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan skema kerja dari rumah (WFH) bergantian yang dirancang untuk menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga kualitas layanan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan operasional birokrasi tanpa mengorbankan responsivitas terhadap masyarakat. Selain itu, BGN juga menolak penerapan WFH bagi kepala Satuan Pengawas Pengadaan Gizi (SPPG), ahli gizi, dan akuntan, serta menghadapi kritik tajam terkait penggunaan anggaran untuk pembelian kaos kaki senilai Rp6,9 miliar dan motor listrik senilai Rp1,2 triliun.
Skema WFH Bergantian di BGN
Menurut pernyataan Dadan Hindayana pada Jumat, 10 April 2026, BGN mengadopsi sistem kerja fleksibel yang memungkinkan pegawai bergantian antara work from office (WFO) dan work from home (WFH). Jadwal tersebut diatur sehingga pegawai yang bekerja di kantor pada hari Jumat akan melaksanakan WFH pada Senin, dan sebaliknya. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026 dan bertujuan mengurangi mobilitas harian pegawai, menurunkan emisi karbon, serta menghemat bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Berikut rangkaian langkah utama yang diterapkan:
- Penetapan jadwal bergantian WFO‑WFH berdasarkan unit kerja.
- Kewajiban menyalakan alat komunikasi (handphone, laptop) selama jam kerja 08.00‑16.00.
- Respon pesan pekerjaan maksimal lima menit; panggilan telepon tidak lebih dari tiga nada.
- Pengawasan melalui sistem pelaporan harian yang terintegrasi.
Tujuan Strategis
Implementasi WFH bergantian diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM hingga 15 % dalam satu tahun pertama, sekaligus menurunkan biaya operasional kantor sebesar Rp200 miliar. Selain itu, BGN menargetkan peningkatan produktivitas melalui pengurangan waktu perjalanan pegawai, yang diperkirakan memberi tambahan 2‑3 jam kerja per pegawai setiap minggu.
Kebijakan Tidak Berlaku untuk Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan
Walaupun kebijakan WFH bersifat umum, Dadan Hindayana menegaskan bahwa posisi strategis seperti Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan tetap diwajibkan hadir di kantor. Alasan utama adalah kebutuhan koordinasi intensif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengawasan keuangan yang memerlukan kehadiran fisik.
Penjelasan singkat mengenai tiap jabatan:
- Kepala SPPG: Mengawasi distribusi makanan bergizi di daerah rawan gizi, memerlukan inspeksi lapangan dan rapat koordinasi rutin.
- Ahli Gizi: Menyusun standar gizi, memverifikasi data survei, serta memberikan konsultasi langsung kepada petugas lapangan.
- Akuntan: Mengelola alokasi dana MBG, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, dan menyiapkan laporan keuangan bulanan.
Dengan pengecualian ini, BGN berupaya menjaga kesinambungan program prioritas sambil tetap memberikan fleksibilitas kepada sebagian besar pegawai.
Kontroversi Anggaran BGN: Kaos Kaki Rp6,9 Miliar dan Motor Listrik Rp1,2 Triliun
Sementara kebijakan WFH mendapat apresiasi, BGN juga menghadapi sorotan publik atas pengeluaran anggaran yang dianggap tidak proporsional. Dua isu utama muncul dalam bulan terakhir:
- Pembelian Kaos Kaki: Laporan internal mengungkapkan pembelian kaos kaki senilai Rp6,9 miliar untuk seluruh pegawai BGN. Kritikus menilai angka tersebut berlebihan mengingat rata-rata harga kaos kaki berkisar Rp50.000 per pasang.
- Pemberian Motor Trail Listrik: Kepala SPPG menerima motor trail listrik seharga Rp1,2 triliun sebagai bagian dari program MBG. Pengamat menilai motor tersebut tidak relevan dengan tugas operasional dan menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas alokasi dana.
BGN menanggapi dengan menyatakan bahwa kaos kaki tersebut dibeli dalam jumlah besar untuk mendukung protokol kebersihan selama WFH, sedangkan motor listrik dipilih untuk mengurangi jejak karbon dalam distribusi makanan di daerah terpencil. Namun, transparansi penggunaan dana tetap menjadi tuntutan utama publik dan lembaga pengawas.
Dampak Kebijakan Terhadap Pelayanan Publik
Sejak penerapan WFH bergantian, indikator layanan publik menunjukkan peningkatan signifikan. Data internal BGN mencatat:
| Indikator | Pra‑WFH (2025) | Pasca‑WFH (2026) |
|---|---|---|
| Waktu Respon Telepon (menit) | 7,2 | 4,5 |
| Jumlah Keluhan Masyarakat | 1.240 | 820 |
| Efisiensi BBM (liter/pegawai) | 120 | 102 |
| Produktivitas Laporan Bulanan (%) | 85 | 93 |
Penurunan waktu respon dan berkurangnya keluhan menandakan bahwa fleksibilitas kerja tidak mengurangi kualitas layanan. Sebaliknya, efisiensi BBM yang tercapai menguatkan argumentasi pemerintah dalam mendukung kebijakan ramah lingkungan.
Daftar Langkah Implementasi WFH yang Sukses
- Penetapan jadwal rotasi jelas dan komunikatif.
- Penggunaan platform kolaborasi digital (misalnya, Microsoft Teams, Google Workspace).
- Monitoring real‑time melalui sistem pelaporan harian.
- Pelatihan disiplin digital bagi seluruh pegawai.
- Evaluasi bulanan untuk menyesuaikan kebijakan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan serupa, lihat artikel lain: Strategi Pemerintah dalam Mengurangi Emisi Karbon lewat Kebijakan WFH dan Transparansi Anggaran BGN: Tantangan dan Solusi.
FAQ
Apakah semua pegawai BGN dapat bekerja dari rumah?
Tidak. Kebijakan WFH tidak berlaku bagi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang harus hadir di kantor untuk memastikan kelancaran program MBG.
Bagaimana cara BGN mengukur efisiensi BBM?
BGN menghitung rata‑rata liter BBM yang dikonsumsi per pegawai per bulan, kemudian membandingkannya dengan data tahun sebelumnya.
Apakah pembelian kaos kaki dan motor listrik sudah masuk dalam anggaran tahunan?
Ya, kedua item tersebut tercantum dalam Anggaran Pendanaan Operasional BGN 2026, namun penggunaannya masih dipertanyakan oleh publik.
Berapa lama respon pesan pekerjaan yang diharapkan?
Respon maksimal lima menit selama jam kerja (08.00‑16.00).
Apakah ada sanksi bagi pegawai yang tidak mematuhi kebijakan WFH?
BGN memiliki mekanisme peringatan tertulis, dan bila pelanggaran berulang dapat berujung pada penurunan nilai kinerja dan konsekuensi administratif.
