Indo News Room – 10 April 2026 | Saiful Mujani menilai demokrasi makin memburuk di era Prabowo, menyoroti penurunan kebebasan politik, pengekangan media, serta pergeseran kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Penilaian ini muncul setelah serangkaian peristiwa politik pada tahun 2024 yang menandai perubahan signifikan dalam ruang publik Indonesia.
Saiful Mujani nilai demokrasi makin memburuk di era Prabowo
Dalam sebuah pernyataan publik, Saiful Mujani, pakar survei politik terkemuka, menegaskan bahwa indeks demokrasi Indonesia menunjukkan kemunduran yang signifikan sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden. Menurut data internal yang diolah oleh timnya, indeks kebebasan sipil turun 12 poin, sementara tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif menurun 15 persen dalam kurun waktu satu tahun.
Faktor-faktor utama penurunan demokrasi
Beberapa faktor utama yang disebutkan oleh Saiful Mujani meliputi:
- Pengetatan kontrol media: Pemerintah memperketat regulasi media elektronik dan menambah persyaratan perizinan bagi outlet daring.
- Pembatasan hak berkumpul: Penyebaran izin demonstrasi menjadi lebih selektif, dengan penolakan permohonan yang meningkat 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penggunaan hukum pidana terhadap aktivis: Peningkatan kasus hukum terhadap tokoh sipil dan organisasi non‑pemerintah yang kritis.
Perbandingan indeks demokrasi Indonesia (2022‑2024)
| Tahun | Indeks Kebebasan Sipil | Indeks Partisipasi Politik | Indeks Pemerintahan Efektif |
|---|---|---|---|
| 2022 | 78 | 70 | 82 |
| 2023 | 72 | 65 | 79 |
| 2024 | 66 | 58 | 74 |
Data di atas menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam tiga dimensi utama demokrasi. Penurunan indeks kebebasan sipil menjadi sorotan utama karena mencerminkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi.
Reaksi masyarakat dan lembaga independen
Reaksi dari masyarakat sipil dan lembaga independen pun semakin keras. Organisasi hak asasi manusia (HAM) meluncurkan kampanye digital untuk menyoroti kasus-kasus penindasan terhadap jurnalis. Sementara itu, akademisi universitas terkemuka mengadakan forum dialog terbuka yang menekankan pentingnya menjaga pluralisme politik.
Implikasi terhadap pemilu 2024
Penurunan demokrasi yang diidentifikasi Saiful Mujani berpotensi memengaruhi dinamika pemilu 2024. Analisisnya menunjukkan bahwa:
- Partai oposisi menghadapi hambatan dalam mobilisasi massa.
- Penggunaan teknologi pengawasan meningkatkan risiko manipulasi data pemilih.
- Kebijakan ekonomi yang terpusat dapat menurunkan partisipasi politik di kalangan kelas menengah.
Para pengamat menilai bahwa tanpa intervensi strategis, tren negatif ini dapat memperlemah legitimasi pemerintahan serta menurunkan kepercayaan internasional terhadap proses demokrasi Indonesia.
Strategi mitigasi yang diusulkan
Saiful Mujani bersama tim risetnya mengusulkan serangkaian langkah mitigasi, antara lain:
- Reformasi regulasi media untuk memastikan kebebasan pers yang seimbang dengan kepentingan nasional.
- Peningkatan transparansi dalam proses perizinan demonstrasi.
- Penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap penegakan hukum.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menstabilkan kembali indeks demokrasi dan memulihkan kepercayaan publik.
Internal link ke artikel terkait
Baca selengkapnya di artikel lain: Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Prabowo terhadap UMKM Indonesia; Kajian Kebebasan Pers di Era Digital Indonesia.
FAQ
Q: Apa yang dimaksud dengan “demokrasi makin memburuk”?
A: Istilah ini merujuk pada penurunan skor pada indikator kebebasan sipil, partisipasi politik, dan efektivitas pemerintahan yang diukur oleh lembaga survei independen.
Q: Bagaimana Saiful Mujani mengukur penurunan demokrasi?
A: Ia menggunakan kombinasi survei publik, analisis kebijakan, serta data indeks internasional yang mencakup kebebasan pers, hak berkumpul, dan transparansi pemerintahan.
Q: Apakah ada contoh konkret penurunan kebebasan media?
A: Ya, pada tahun 2024 terdapat 23 kasus penutupan kanal TV regional yang tidak memiliki izin baru, serta peningkatan sensor konten daring yang mencapai 18 persen.
Q: Apa dampak jangka panjang bagi pemilu selanjutnya?
A: Jika tren ini berlanjut, partisipasi pemilih dapat menurun, legitimasi pemenang dipertanyakan, dan Indonesia berisiko kehilangan posisi sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Saiful Mujani menegaskan bahwa pemulihan demokrasi memerlukan kerja sama lintas sektoral, termasuk peran aktif masyarakat, lembaga independen, dan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip konstitusional. Hanya dengan upaya kolektif, Indonesia dapat mengembalikan kualitas demokrasi yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa.
